Jakarta (pilar.id) – Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian, meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk memberikan masukan kepada Pertamina terkait larangan Pertashop menjual Pertalite. Menurutnya, jika Pertashop hanya menjual Pertamax, akan sulit bagi usaha ini untuk bertahan.
“Pertashop di daerah-daerah dan kecamatan menghadapi masalah jika hanya menjual Pertamax. Diharapkan BPH Migas memberikan masukan kepada Pertamina karena sulit bagi Pertashop untuk bertahan secara ekonomi, sementara masyarakat di sekitarnya lebih banyak menggunakan Pertalite,” ujar Ramson dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR dengan BPH Migas di Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa banyak rakyat kecil yang membuka Pertashop dengan modal dari menjual sawah atau rumah mereka. Oleh karena itu, ia berharap BPH Migas bisa mendorong Pertamina agar Pertashop diizinkan menjual Pertalite.
Ramson juga mempertanyakan data distribusi Pertalite yang baru mencapai 9 juta kiloliter atau sekitar 31 persen dari kuota 31,7 juta kiloliter selama hampir setengah tahun. Menurutnya, ada indikasi upaya dari operator untuk menekan volume penjualan Pertalite agar konsumen beralih ke Pertamax atau bahan bakar yang lebih tinggi.
“Ini tugas BPH Migas untuk mengawasi, bukan hanya dari sisi konsumen tetapi juga strategi operator. Jika kuota 31,7 juta kiloliter sudah ada, pendistribusiannya harus benar untuk konsumen yang menggunakan Pertalite. Jangan ada upaya menggeser konsumen Pertalite ke Pertamax dengan cara-cara tertentu,” jelasnya.
Ramson menekankan bahwa hal ini sangat penting karena berkaitan dengan kemampuan ekonomi masyarakat sekitar yang membutuhkan energi minyak dengan harga yang terjangkau. Stratifikasi harga minyak dan kualifikasinya perlu diperhatikan oleh BPH Migas agar tidak membebani masyarakat.
Dengan demikian, Ramson berharap BPH Migas dan Pertamina dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa Pertashop bisa menjual Pertalite, sehingga usaha ini bisa bertahan dan masyarakat tetap mendapatkan akses bahan bakar dengan harga yang sesuai kemampuan mereka. (mad/hdl)